Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan tidak akan meminta tambahan anggaran pada tahun ini, meski akan melakukan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pembukaan dapur SPPG itu dilakukan di sejumlah wilayah yang belum terjangkau.

Hal ini disampaikan Sudaryono usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pembukaan ini kan juga mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan. Dan insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran, anggaran yang sekarang di 2026 ini insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran,”

kata Sudaryono di Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

Dibuka Bertahap di Kawasan 3T

Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang berjalan keluar usai pemeriksaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi yang tidak beroperasi di Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/8/2026). (Sumber: Antara Foto/Makna Zaezar/agr)
Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang berjalan keluar usai pemeriksaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi yang tidak beroperasi di Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/8/2026). (Sumber: Antara Foto/Makna Zaezar/agr)

Sudaryono mengatakan, pembukaan dapur ini akan dilakukan secara bertahap. Di mana pembukaan dapur ditargetkan mulai dilakukan pada September 2026 di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Ia menuturkan, BGN sudah menyiapkan 2.700 dapur yang akan dibuka secara bertahap. Sedangkan sebanyak 13 ribu dapur masih berada dalam antrean.

Kami berharap di September ini kami akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T. Termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan,”

jelasnya.

Selain di wilayah 3T, Sudaryono menyebut pembukaan SPPG juga akan dilakukan di pondok pesantren yang belum menerima program, serta sejumlah daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan MBG.

Realisasi Anggaran MBG

Sejumlah petugas mengemas makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polres Aceh Barat, Aceh
Sejumlah petugas mengemas makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polres Aceh Barat, Aceh (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/tom)

Di samping itu, Sudaryono mengatakan bahwa realisasi anggaran MBG mencapai Rp117 triliun atau 56 persen per Kamis, 27 Agustus 2026. Realisasi itu dari total alokasi anggaran Rp229 triliun pada tahun ini. 

Adapun alokasi anggaran MBG awalnya sebesar Rp268 triliun pada tahun ini. Akan tetapi, dari hasil penyisiran BGN dilakukan efisiensi sehingga anggaran menjadi Rp229 triliun.

Jadi dari Rp268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi Rp229 triliun. Dari Rp229 triliun itu terpakailah Rp117 triliun,”

imbuhnya.