Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII) Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mengatakan pola penanganan bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) masih cenderung reaktif.

Kondisi tersebut terlihat dari ketersediaan air minum, air bersih, dan bahan makanan menipis di sejumlah lokasi pengungsian. Hal itu menunjukkan pentingnya mengubah pola penanganan bencana dari sekadar merespons setelah kejadian menjadi langkah antisipatif sebelum bencana.

“Persoalan manajemen bencana di Indonesia tidak hanya terletak pada besarnya ancaman, tetapi juga pada kesigapan pemerintah untuk menyediakan bantuan dan perlindungan bagi masyarakat,”

kata Natasya dalam keterangannya, dikutip pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Kebutuhan Dasar

Pemerintah perlu menyiapkan kebutuhan kelompok rentan sejak fase pra-bencana, terutama di wilayah berisiko tinggi. Data mengenai kebutuhan kelompok rentan harus menjadi dasar untuk menentukan lokasi penyimpanan dan distribusi bantuan.

Dengan pendekatan tersebut, stok kebutuhan seperti air bersih, makanan, perlengkapan bayi, kebutuhan ibu hamil dan menyusui, perlengkapan kesehatan reproduksi, hingga alat bantu mobilitas dapat disiapkan sebelum bencana terjadi.

“Pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) perlu diintegrasikan sebelum bencana terjadi, termasuk melalui penyediaan data kebutuhan sasaran berbasis GEDSI di wilayah dengan risiko bencana tinggi agar pemetaan distribusi bantuan sudah siap sebelum bencana terjadi,”

jelas Natasya.

Upaya tersebut penting untuk mencegah keterlambatan distribusi maupun kekurangan stok bantuan ketika bencana melanda. Pemerintah tidak seharusnya baru memetakan kebutuhan kelompok rentan setelah masyarakat berada di pengungsian.

Siaga

Selain stok bantuan, kesiapsiagaan layanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita juga perlu menjadi bagian khusus dari sistem penanggulangan bencana.

Natasya menyatakan bencana dapat mengganggu fasilitas kesehatan, jaringan transportasi, dan rantai pasok yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan ibu. Kondisi ini berpotensi menyulitkan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, praktik menyusui, hingga distribusi obat dan perlengkapan kesehatan.

Pemerintah perlu melibatkan publik dalam perencanaan kesiapsiagaan, termasuk melalui konsultasi, pelatihan, dan simulasi bencana. Masyarakat harus mengetahui rute evakuasi, lokasi pengungsian, serta pusat rujukan pelayanan kesehatan sebelum bencana terjadi. 

Jangan Hanya Teori

Natasya juga menekankan bahwa sistem peringatan dini tidak cukup hanya dengan menyampaikan informasi mengenai potensi bencana. Informasi tersebut harus dapat dipahami dan diterjemahkan masyarakat menjadi tindakan.

“Indonesia tidak hanya harus memastikan akses informasi peringatan dini, tetapi turut memastikan informasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti masyarakat,”

kata dia.

Ia mendorong pemerintah mengoptimalkan sosialisasi aplikasi informasi risiko bencana seperti Info BMKG dan InaRISK agar masyarakat di wilayah rawan bencana dapat menggunakan sebelum terjadi bencana.

“Gempa NTT harus menjadi momentum untuk mengubah cara Indonesia mengelola bencana dari reaktif menjadi antisipatif dan responsif, serta kolaboratif,”

tutup Natasya.