Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan perubahan politik “lebih cepat dari 2029” dinilai sebagai sinyal politik yang patut dicermati.
Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, menilai pernyataan tersebut belum cukup menjadi bukti adanya skenario menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, tetapi sudah memperkenalkan kemungkinan pergantian kekuasaan di luar skenario normal kepada basis relawan.
Karena itu, pernyataan Budi Arie belum cukup menjadi bukti adanya skenario pergantian kekuasaan, apalagi upaya menjatuhkan Presiden Prabowo,”
kata Abubakar saat dihubungi Owrite, Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurutnya, pernyataan tersebut tetap memiliki bobot politik karena dapat dibaca sebagai political signal sekaligus contingency politics, yakni upaya membaca dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029.
Tetapi secara politik, pernyataan tersebut layak dibaca sebagai political signal dan contingency politics, sebuah upaya membaca sekaligus mempersiapkan diri terhadap kemungkinan perubahan politik di luar skenario normal 2029,”
ucapnya.
Menurutnya, yang perlu dicermati bukan hanya substansi pernyataan Budi Arie, tetapi juga waktu, tempat, dan forum ketika wacana tersebut disampaikan.
Pernyataan itu muncul dalam forum Projo dan di hadapan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), sehingga dinilai memiliki konteks politik yang lebih luas.
Pertanyaan paling penting kemudian bukan hanya ‘apa maksud Budi Arie?’, melainkan ‘mengapa wacana percepatan itu perlu dilempar sekarang, di forum Projo, dan di hadapan Jokowi?’ Di situlah letak bobot politik sebenarnya,”
jelasnya.
Framing Politik
Ditegaskannya, penggunaan istilah “percepatan”, “lebih cepat dari 2029”, dan “patahan sejarah” menjadi bagian penting dalam membangun framing politik. Apalagi, wacana tersebut dikaitkan dengan pengalaman perubahan politik pada 1998-1999.
Lebih jauh, penggunaan istilah ‘percepatan’, ‘lebih cepat dari 2029’, dan ‘patahan sejarah’, ditambah analogi dengan perubahan politik 1998-1999, menciptakan framing politik bahwa perjalanan pemerintahan menuju 2029 tidak harus berlangsung secara linear,”
tegasnya.
Abubakar melanjutkan, munculnya analogi dengan perubahan politik 1998-1999 membuat pernyataan tersebut semakin sensitif.
Sebab, perubahan kekuasaan pada periode tersebut terjadi di tengah krisis politik yang kemudian berujung pada pergantian kepemimpinan nasional.
Sementara itu, Budi Arie juga disebut telah meminta para relawan tidak hanya mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029, tetapi turut menyiapkan alternatif apabila terjadi “percepatan”.
Menurut Abubakar, hal tersebut menunjukkan bahwa skenario di luar agenda politik normal mulai diperkenalkan kepada basis pendukung.
Budi Arie sendiri meminta relawan tidak hanya memikirkan 2029, tetapi juga alternatif apabila terjadi ‘percepatan’. Artinya, setidaknya pada tingkat wacana, sudah ada upaya memperkenalkan skenario alternatif kepada basis relawan,”
ujarnya.
