Ahli manajemen bencana dari Griffith University Dicky Budiman berpendapat jumlah pengungsi akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, bayi, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, perempuan, dan penyandang disabilitas.
“Pengungsian massal apalagi dengan skala lebih dari 100.000 jiwa seperti di NTT saat ini, menciptakan kondisi ideal bagi crowded-associated disease outbreak, seperti ISPA, diare, penyakit kulit, dan campak,”
ujar Dicky, dikutip pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Ancaman tersebut menjadi lebih serius karena lansia dan anak balita memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan. Jika terjadi infeksi, risiko mengalami kondisi berat hingga kematian pada kelompok tersebut dapat lebih tinggi dibandingkan populasi umum.
Selain penyakit menular, Dicky, yang juga seorang epidemiolog, menyorot ancaman terputusnya pengobatan bagi pengungsi yang memiliki penyakit kronis. Lansia, misalnya, banyak yang membutuhkan obat rutin untuk hipertensi, diabetes, maupun penyakit jantung.
“(Hal) yang paling sering terlewat dalam distribusi bantuan-bantuan darurat adalah obat-obatan kronis, obat-obatan untuk penyakit kronis. Jadi bukan makanan,”
kata dia.
Putusnya pengobatan dapat memicu komplikasi akut, seperti stroke dan krisis hipertensi. Risiko ini semakin besar ketika akses menuju fasilitas kesehatan dan sistem rujukan terganggu akibat kerusakan infrastruktur pascagempa.
Maka, Dicky berujar bantuan kesehatan tidak boleh diberikan dengan pendekatan yang sama kepada seluruh pengungsi. Pemerintah perlu melakukan pendataan kesehatan yang dipilah berdasarkan usia dan tingkat kerentanan sejak awal masa tanggap darurat.
“Jangan sampai generalisasi layanan kesehatan untuk semua. Karena kalau itu terjadi berbahaya. Harus ada pemilahan data,”
tegas dia.
Ancaman Berlapis
Dicky juga mengingatkan ada sejumlah ancaman kesehatan yang secara khusus membayangi bayi dan anak-anak di lokasi pengungsian.
Salah satunya adalah gangguan gizi akut. Bayi yang sebelumnya mendapatkan ASI eksklusif dapat menghadapi masalah ketika ibu mengalami stres dan dehidrasi sehingga produksi ASI terganggu.
Di sisi lain, pemberian susu formula secara massal juga tidak bisa dilakukan tanpa pengawasan, terutama ketika ketersediaan air bersih dan fasilitas untuk menjaga kebersihan terbatas.
“Ini dilema klasik yang disebut dengan infant feeding in emergency yang harus ditangani lewat pojok laktasi terlindung. Jadi bukan distribusi susu formula massal tanpa pengawasan,”
jelas Dicky.
Balita juga rentan mengalami dehidrasi berat akibat diare ketika sanitasi di lokasi pengungsian buruk. Sementara bayi baru lahir dan anak di bawah dua tahun menghadapi risiko hipotermia, terutama jika berada di wilayah pegunungan dengan suhu malam yang rendah dan tenda pengungsian tidak memiliki insulasi memadai.
“Ancaman lain adalah putusnya imunisasi dasar. Kondisi pengungsian yang berkepanjangan dapat mengganggu jadwal imunisasi dan membuka celah kemunculan kembali penyakit yang sebenarnya sudah terkendali, seperti campak dan difteri,”
terang dia.
Psikologis Anak
Tidak hanya kesehatan fisik, kondisi psikologis anak juga menjadi perhatian. Ribuan gempa susulan membuat anak-anak berpotensi mengalami paparan trauma secara berulang.
Dicky mengatakan trauma yang berulang berbeda dengan pengalaman traumatis satu kali karena dapat menghambat proses pemulihan psikologis anak dan meningkatkan risiko gangguan stres pascatrauma dalam jangka panjang.
Intervensi psikologis sejak dini melalui psychological first aid diperlukan di lokasi pengungsian. Kerusakan sekolah juga dinilai bukan semata-mata persoalan pendidikan. Dicky menilai kehilangan sekolah berarti kehilangan salah satu struktur rutinitas yang penting bagi stabilitas emosional anak setelah bencana.
Ibu Hamil Juga Berisiko
Ibu hamil menjadi kelompok lain yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka tetap membutuhkan pemantauan antenatal meski berada dalam kondisi darurat.
Menurut Dicky, stres pascabencana dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan komplikasi persalinan. Pola tersebut juga ditemukan dalam studi epidemiologi pascagempa besar, termasuk Aceh pada 2004 dan Palu pada 2018.
Maka, layanan kesehatan reproduksi dan tenaga kesehatan yang dapat memantau kehamilan perlu tetap tersedia di titik-titik pengungsian besar.
“Risiko keamanan perempuan dan anak di lokasi pengungsian campuran. Posko yang padat, minim privasi, serta fasilitas sanitasi dan penerangan yang tidak memadai dapat meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan seksual dan pelecehan,”
kata dia.
