Juru Bicara PKS Pipin Sopian menilai wacana percepatan sebelum Pemilu 2029 yang disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie menimbulkan kegaduhan politik. Meskipun Budi Arie sudah menyampaikan permintaan maaf.
Menurut Pipin, istilah percepatan pemilu tak semestinya dilempar ke ruang publik tanpa penjelasan yang tegas mengenai maksudnya serta mekanisme konstitusional yang menjadi dasar.
Saya melihat pernyataan Budi Arie ini sebagai bentuk provokasi politik. Istilah ‘percepatan’ sebelum 2029 bukan pernyataan yang ringan. Ini bisa menimbulkan spekulasi, kegaduhan, dan ketidakpastian politik di tengah masyarakat,”
kata Pipin, dalam keterangannya, Rabu, 26 Agustus 2026.
Ia mengatakan Indonesia sudah memiliki aturan konstitusional mengenai masa jabatan Presiden serta mekanisme pergantian kekuasaan. Karena itu, menurut Pipin, perubahan kekuasaan tidak boleh didorong oleh kepentingan atau dinamika politik sesaat.
Kita tidak boleh bermain-main dengan konstitusi. Presiden memiliki mandat rakyat untuk memimpin sampai 2029. Mandat itu harus dihormati dan dijaga bersama,”
jelas Pipin.
Pipin juga menyoroti kemunculan wacana tersebut dalam sebuah video yang memperlihatkan Budi Arie berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Meski demikian, Pipin menegaskan PKS tidak ingin berspekulasi maupun menyimpulkan keterlibatan Jokowi dalam pernyataan tersebut.
Kami tidak sedang menuduh Pak Jokowi. Tetapi publik tentu bertanya, mengapa wacana ‘percepatan’ ini muncul dan disampaikan dalam situasi seperti itu?”
tutur Pipin.
Menurut dia, Jokowi mestinya juga bisa menjelaskan secara terbuka agar tak memunculkan spekulasi liar.
Kalau memang hanya pendapat pribadi Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi menjelaskan secara terbuka agar tidak menjadi bola liar,”
kata Pipin.
Menurut Pipin, klarifikasi diperlukan agar pernyataan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi yang berpotensi mengganggu situasi politik nasional.
Dukung Prabowo
Di sisi lain, Pipin menegaskan sikap PKS yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan mandat rakyat hingga 2029.
Ia menilai pemerintah saat ini perlu diberi ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional. Hal itu mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga penguatan ekonomi dan pelaksanaan program-program pemerintahan.
Pipin menyampaikan demikian karena merujuk keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS mendukung Presiden Prabowo untuk sukses memimpin Indonesia sampai 2029.
Pemerintah harus diberi kesempatan untuk bekerja. Jangan justru diganggu dengan wacana-wacana politik mengenai percepatan kekuasaan,” .
ujar Kepala Kantor Staf Presiden PKS itu
Namun, dukungan tersebut, kata Pipin, tidak berarti PKS akan kehilangan sikap kritis terhadap pemerintah. Ia menekankan dukung pemerintahbukan berarti membiarkan pemerintah tanpa kontrol.
Kami akan tetap kritis dan konstruktif dan menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, kami menolak setiap wacana yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan demokrasi,”
lanjut Pipin.
Pipin kemudian mengingatkan para elite politik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat. Menurutnya, publik membutuhkan kepastian politik agar pemerintah dapat fokus bekerja.
Rakyat membutuhkan kepastian, bukan provokasi. Rakyat ingin pemerintah bekerja, ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan meningkat,”
jelas Pipin.
Dia menyindir jangan membuat skenario pergantian kekuasaan yang tak berdasar konstitusi.
Mari kita kawal Presiden Prabowo sampai 2029, bukan sibuk membuat skenario pergantian kekuasaan sebelum waktunya,”
tutur Pipin.
