Pembentukan Kementerian Cipta Lapangan Kerja dinilai dapat menjadi solusi untuk membuat target penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan lebih terukur.
Pengamat ketenagakerjaan, Aznil Tan, menilai kementerian khusus tersebut dapat memetakan kebutuhan dan ketersediaan pekerjaan, mengukur kualitasnya, hingga menyusun neraca tenaga kerja agar pemerintah mengetahui secara jelas kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia.
Dengan neracanya kita bisa hitung, ternyata kebutuhan lapangan pekerjaan per tahun itu 3,6 juta dan ketersediaan lapangan pekerjaan cuma segini,”
katanya kepada Owrite, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurut Direktur Eksekutif Migrant Watch itu, pemetaan tersebut tidak cukup hanya menghitung jumlah lapangan pekerjaan. Kementerian yang diusulkan juga harus mampu mengklasifikasikan pekerjaan berdasarkan kualitas dan statusnya, mulai dari pekerjaan formal, informal, pekerjaan yang layak, hingga pekerja setengah menganggur.
Ketersediaan lapangan pekerjaan ini, berapa sih yang layak, berapa yang tidak layak, berapa informal, berapa formal, berapa pekerja setengah pengangguran. Setengah pengangguran gak pekerja loh. Terukur semuanya sehingga nanti neracanya ini bisa seimbang,”
ungkapnya.
Parameter Keberhasilan
Dijelaskannya, ukuran keberhasilan penciptaan lapangan kerja juga harus memasukkan aspek kesejahteraan pekerja.
Dikatakannya, pemerintah perlu memastikan pekerjaan yang tersedia memberikan upah dan perlindungan yang layak, bukan sekadar membuat seseorang berstatus sebagai pekerja.
Mengukur juga kualitasnya. Pantaskah orang ini mendapat gaji di bawah UMR atau setara UMR? Contohnya, pantaskah orang ini cuma dapat UMR aja, dapat BPJS, tetapi dalam segi lain tidak dilindungi?,”
ucapnya.
Lebih jauh dia pemerintah selama ini masih memiliki pola pikir yang keliru dalam memandang penciptaan lapangan kerja.
Buat dia, menyediakan pekerjaan tidak cukup hanya dengan menciptakan aktivitas yang menghasilkan pendapatan tanpa melihat kualitas maupun keberlanjutannya.
Di negara ini ada juga penyakit pemerintah, cara mindset dia yang salah nih. contohnya ada orang angkat batu, lo angkat batu itu dan itu gue sediakan lapangan pekerjaan sama lo. Apa kayak gitu?,”
terangnya.
Aznil menilai, kualitas lapangan pekerjaan juga harus menjadi tanggung jawab negara. Target penciptaan pekerjaan tidak akan bermakna jika pemerintah hanya mengejar angka tanpa memastikan pekerjaan tersebut benar-benar layak bagi masyarakat.
Apalagi kualitas lapangan pekerjaan. Tidak dibentuk oleh negara ini, Presiden dan Wapres nggak punya kemampuan, makanya saya bilang bohong besar orang ini. Bohong besar,”
tegasnya.
