Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan rumah warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7

Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB pun diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah mengelola data kerusakan rumah.

“Pada Rabu, Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB melaksanakan Bimbingan Teknis Pendataan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Manggarai. Bimtek ini bertujuan untuk membangun keseragaman pemahaman, metode, dan mekanisme pendataan dampak bencana,”

kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, Kamis, 27 Agustus 2026.

Pergerakan

Tim memfokuskan percepatan asesmen, penyiapan standardisasi penilaian kerusakan berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017, kelengkapan BNBA (by name by address), serta persiapan dari pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna), dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Merujuk hasil tersebut, BNPB mengunci data sementara kerusakan rumah terdampak per 24 Agustus 2026 dengan total 77.912 rumah rusak. Rinciannya 24.597 unit rumah rusak berat, 18.537 unit rumah rusak sedang dan 34.778 unit rumah rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur tercatat memiliki jumlah kerusakan rumah tertinggi.

Berikut daftar kerusakan rumah:

No.KabupatenRusak Berat (RB)Rusak Sedang (RS)Rusak Ringan (RR)
1Nagekeo3.2181.5984.828
2Ende1.2081.7254.547
3Manggarai6.3605.1965.552
4Manggarai Timur6.8334.9966.973
5Manggarai Barat3.7322.0145.067
6Ngada2.2562.1165.190
7Sikka9908922.621

Langkah awal proses rehab-rekon dimulai dari pendataan rumah warga terdampak oleh Pemerintah Daerah setempat. Data dari pemda tersebut kemudian akan dilakukan verifikasi oleh tim BNPB untuk mendapatkan data BNBA. 

Selanjutnya, enumerator akan diturunkan ke lapangan guna memverifikasi tingkat kerusakan rumah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Lebih jauh, untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah terdampak, BNPB menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan relawan. 

Bimtek yang dilaksanakan di Aula St. Yosef katedral, Ruteng, Manggarai tersebut penting agar data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Bimtek Mengular

Selain di Kabupaten Manggarai, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat pada 24 Agustus. Kegiatan diikuti oleh 120 orang penyuluh pertanian dan 76 orang Penyuluh KB yang akan membantu dalam survei teknis untuk menentukan tingkat kerusakan rumah. Kegiatan serupa bakal berlangsung di lima kabupaten terdampak lainnya.

“Prinsip build back better bukan sekedar membangun kembali rumah yang rusak, tetapi membangun kembali kehidupan masyarakat dengan tingkat ketangguhan yang lebih baik. Pendataan merupakan salah satu fondasi utama dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana,”

jelas Berton.

Selain itu, data akan menjadi dasar penentuan kebutuhan, prioritas penanganan, besaran bantuan, serta strategi rehabilitasi dan rekonstruksi.