Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah isu Presiden Prabowo Subianto tidak menghendaki dirinya kembali memimpin PBNU dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.
Gus Yahya menilai isu tersebut tidak masuk akal. Ia mengatakan situasi politik di era pemerintahan Prabowo saat ini berbeda dengan kondisi pemerintahan Presiden Soeharto ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memimpin NU.
Informasi tidak masuk akal. Prabowo tidak dalam posisi seperti Soeharto, lingkungan politik juga tidak sama,”
kata Gus Yahya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 29 Agustus 2026.
Tak Ada Alasan Intervensi
Menurut Gus Yahya, tidak ada alasan politik yang rasional bagi Prabowo untuk melakukan intervensi terhadap proses internal NU.
Mengintervensi NU akan sangat membahayakan posisi politik Prabowo,”
ujarnya.
Ia juga membandingkan hubungannya dengan pemerintahan Prabowo dengan relasi Gus Dur dan Soeharto. Gus Yahya menyebut dirinya mengambil sikap kooperatif terhadap pemerintahan saat ini, berbeda dengan Gus Dur yang bersikap kritis terhadap Soeharto sesuai dengan situasi sosial-politik ketika itu.
Posisi saya terhadap Prabowo juga tidak sama dengan posisi Gus Dur terhadap Soeharto. Saya kooperatif, bahkan supportif, Gus Dur kritis sesuai kebutuhan konteks sosial politik saat itu,”
jelasnya.
Atas dasar itu, Gus Yahya meyakini tidak ada alasan bagi Prabowo untuk menolak dirinya kembali menjadi Ketua Umum PBNU.
Tidak ada alasan yang masuk akal bagi Prabowo untuk menolak saya,”
tuturnya.
Manuver Mengatasnamakan Prabowo
Meski membantah adanya keinginan Prabowo untuk menyingkirkannya, Gus Yahya mengaku menerima informasi/kabar mengenai dugaan manuver sejumlah pihak di pemerintahan menjelang Muktamar ke-35 NU.
Menurut dia, terdapat pihak tertentu yang disebut mengumpulkan sejumlah pengurus NU di daerah untuk meminta dukungan agar dirinya tidak kembali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.
Gus Yahya bahkan menyebut adanya informasi mengenai dugaan pemberian imbalan uang dalam proses tersebut. Namun, ia menegaskan informasi itu merupakan kabar yang diterimanya dan bukan temuan yang telah dibuktikan secara independen.
Gus Yahya menilai apabila benar terdapat pihak di pemerintahan yang melakukan manuver dengan mengatasnamakan Prabowo, tindakan tersebut justru berpotensi merugikan Presiden.
Kalau ada anak buah Prabowo bermanuver mencatut Prabowo, semestinya Prabowo menegur, bila perlu memberi sanksi,”
tuturnya.
Ia menilai manuver tersebut berpotensi menyeret nama Prabowo ke dalam dinamika internal NU untuk kepentingan pihak tertentu. Karena itu, Gus Yahya meminta tindakan korektif dilakukan secara terbuka apabila memang terbukti ada intervensi yang dilakukan secara terbuka.
Karena mereka melakukan dengan blatant dan terbuka, mestinya teguran dan sanksi atas mereka juga terbuka,”
imbuhnya.
